Analisis Narasi Kebijakan Organ Governing-Body Rumah Sakit Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
DOI:
https://doi.org/10.37385/msej.v5i1.4486Keywords:
Governing board, Governing body, Rumah Sakit, Badan Layanan Umum DaerahAbstract
Governing body berfungsi mengawasi dan memiliki otoritas tertinggi secara keseluruhan organisasi. (Winter, 2011). Governing board merupakan personil eksekutif governing body yang berwenang mengangkat pimpinan eksekutif organisasi. (Balarin dkk, 2008). Kebijakan Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit, menyebutkan; direktur rumah sakit berperan sebagai governing board, dan pada kebijakan Dewan Pengawas Rumah Sakit mengatur; dewan pengawas berfungsi sebagai governing body rumah sakit. Prakteknya direktur adalah pimpinan eksekutif dan dewan pengawas adalah organ non struktural pengawasan internal, sehingga direktur bukanlah tim eksekutif dari dewan pengawas rumah sakit. Pada kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengatur; BLUD dapat tidak memiliki organ dewan pengawas. Tiga kebijakan pemerintah ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penerapan kebijakan rumah sakit sebagai BLUD. Tujuan penelitian adalah untuk mendalami dan menganalisis narasi kebijakan pemerintah tentang governing board, governing body dan dewan pengawas terhadap penyelenggaran rumah sakit sebagai BLUD. Data utama penelitian diambil dari narasi teks tiga kebijakan pemerintah tersebut untuk dilakukan analisis narasi berdasarkan referensi tentang governing body rumah sakit dan entitas pelayanan umum. Bentuk penelitian adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen untuk dilakukan analisa narasi kebijakan (narrative policy analysis/ NPA) melalui pemahaman peneliti yang dibimbing oleh para dosen pembimbing sebagai instrumen penelitian. Dari hasil penelitian diketahui ada perbedaan yang signifikan antara narasi kebijakan pemerintah dengan praktek governing board, governing body rumah sakit dan entitas pelayanan umum. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan banyak masalah dalam pengelolaan rumah sakit sebagai BLUD. Oleh karenanya penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan penetapan kebijakan tentang governing body rumah sakit sebagai BLUD.
References
ACSQHC. (2019). NSQHS Standards User Guide for Governing Bodies. Sydney: Australian Commission on Safety and Quality in Health Care.
Andriani, R. (2014). Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompetensi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Bank Tabungan Negara di Bandung. E c o d e m i c a, 247-257.
Auckland Council; Governing body Terms of Reference 2022-2025, Resolution No. GB/2022/112 (Auckland Council 2022).
Balasubramanian, S. (2020). Hospital and Its Organization Learning Objective. In S. Balasubramanian, A Textbook of Pharmacy Practice (pp. 1–7). https://www.bspublications.net/downloads/05f00535a96ab5_Ch-1_A TB of Pharmacy Practice_Balasubramanian.pdf.
Dadang Kusnadi, M. R. (2023, November 25). Pengaruh Motivasi Dan Kemampuan Terhadap Pendokumentasian Asuhan Keperawatan. Retrieved from Pustaka Ilmiah Unpad: https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/Pengaruh-Motivasi-Dan-Kemampuan-Terhadap-Pendokumentasian-Asuhan-Keperawatan.pdf
Donald L. Mellman, R. J. (2009). Quality and Compliance: The Dual Responsibilities of the Chief Medical Officer. Physician executive, 22-25.
Elise Wach, R. W. (2013). Learning about Qualitative Document Analysis. IDS Practice Paper in Brief 13, 1-9.
Endang Komara, A. R. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
IFAC. (2001). Governance in the Public Sector; A Governing body Perspective. New York 10017: International Federation of Accountants (IFAC).
IIA, T. (2020). The IIA’ s Three Lines Model An update of the Three Lines of Defense. Lake Mary, Florida.: The Institute of Internal Auditors, Inc.
Imas Rosidawati Wiradirja, A. H. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Jurnal IUSTITIA OMNIBUS, 12-36.
Imas Rosidawati Wr, F. M. (2015). Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 25-53.
Kepmenkes Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) Di Rumah Sakit, Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2005).
Kuckartz, U. (2013). Qualitative Text Analysis. Los Angeles: SAGE .
Kusnadi, D. (2012). Perubahan Status Kelembagaan dan Kualitas Pelayanan Pasien Rumah Sakit. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional , 63-67.
Maria Balarin, S. B. (2008). The School Governance Study University University of Bath. London: Business in the Community.
Mark K. McBeth, E. A. (2007). The Intersection of Narrative Policy Analysis and Policy. The Policy Studies Journal, pp. 87-108.
Minow, R. A. (2011). Corporate Governance Fifth Edition. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons.
Permendagri Badan Layanan Umum Daerah, Nomor 79 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 2018).
Permenkes Dewan Pengawas Rumah Sakit, Nomor 10 (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2014).
Permenkes Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit, Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2011).
Purwadhi, Y. ( 2020). Teori Organisasi. Bandung: PT Refika Aditama.
Quebec, M. o. (2009). Functioning of A Governing board. Quebec: Education Quebec.
Rohendi, A. (2010). Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Cakrawala, 158-164.
Ryan, G. &. (2000). Handbook of Qualitative Research. Vol 2: Methods of Collecting and Analyzing Empirical Materials. In Y. L. N.K. Denzin, Data Management and Analysis Methods (pp. 769-802). London: SAGE Publications.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Bisnis; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. . Bandung: Alfabeta.
Sulistiyo, B. A. (2013). Kedudukan Governing body Pada Rumah Sakit Panti Rapih Pasca Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009 Serta Permenkes No. 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit. Master Thesis, Unika Soegijapranata Semarang, http://repository.unika.ac.id/id/eprint/18207.
Tricker, B. (2005, Winter). Corporate Governance - A Subject Whose Time Has Come. Corporate Ownership & Control, pp. 11-19.
Widi Asmoro, P. L. (2021). Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis Di Indonesia. Matra Pembaruan, 13-24.
Winter, J. (2011, Agustus). The Financial Crisis: Does Good corporate governance Matter and How to Achieve it? Amsterdam: Duisenberg School of Finance.
Wirawan, M. W. (2009, 8 9). Organisasi Rumah Sakit - Gopverning Body. Retrieved from Diponegoro University: http://eprints.undip.ac.id.
Template
