Analisis Temuan Audit Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Di Provinsi Sumatera Barat TA 2017-2021
DOI:
https://doi.org/10.37385/msej.v5i1.4369Keywords:
Temuan Audit, Pola Temuan, Temuan Berulang, Temuan Sistem Pengendalian Internal, Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-UndanganAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait temuan yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Analisis yang dilakukan secara umum dilakukan atas lima bagian yang dimulai dari analisis akun-akun temuan pada empat kabupaten/kota, kemudian akan dianalisis pola temuan dan kecenderungan temuan berulang atas temuan yang terjadi lebih dari satu kali pada akun yang sama, melakukan analisis kondisi audit, menganalisis frekuensi temuan berdasarkan jenis laporan keuangan pemerintah daerah, dan analisis permasalahan atas akun-akun temuan di empat kabupaten/kota di Sumatera Barat 2017-2021. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017 sampai 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis menggunakan content analysis (analisis isi). Dengan menggunakan content analysis pengkodean. Kode 1(satu) untuk keterangan adanya temuan dan 0 (nol) untuk tidak adanya temuan. Hasil penelitian menunjukkan pola temuan terjadi akibat kurangnya pengawasan oleh setiap tingkat di masing-masing daerah atau pola bertingkat dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, dan tidak semua temuan yang terjadi lebih dari satu kali pada akun yang sama memiliki indikasi terjadinya temuan berulang, akan tetapi hasil analisis penelitian ini menunjukkan beberapa akun yang memiliki indikasi temuan berulang, hasil berdasarkan frekuensi temuan berdasarkan jenis laporan keuangan masih ditemukannya kelemahan atas sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada kabupaten/kota di Sumatera Barat yang disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal pada masing-masing SKPD, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peran dari pihak lain yang tidak optimal, tidak tuntasnya tindaklanjut, dan keterbatasan dalam kualitas dan kauntitas SDM.
References
Alkam, R., & Bastian, I. (2017). Analisis Temuan Berulang Pada Pemeriksaan Bantuan Keuangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Amyulianthy, R., Khair, J., & Lysandra, S. (2016). Characteristics and Political Connection To Local Government Performance. Characteristics and Political Connection To Local Government Performance, 8(2), 1–14.
Arens, & Alvin. (2015). Auditing & Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi. In Erlangga (15 Jilid I). Erlangga.
Bastian, indra. (2014). Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggung jawaban Pemerintah. Salemba Empat.
Boynton, W. C. J., & Kell. (2014). Modern Auditing (Eighth). John Wiley And Sons,Inc.
Butt & Lindsey. (2018). Indonesian Law Oxford University Press. In Indonesian Law.
Chandler, C, R., Plano, & C, J. (1982). Public Administration Dictionary (John Wiley).
Evans, J., Patton, J. (1987). Signaling and monitoring in public sector accounting. Journal OfAccounting Research, 25, 130–158.
Fadzil, Faudziah Hanim Nyoto, H. (2011). Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia. World Review of Business Research, 1(2), 51–70.
Hawari, K., & Sari, V. F. (2023). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), 5(3), 1290–1305.
Hery. (2016). Analisis Laporan Keuangan (Adipramono (ed.)). PT Grasindo
Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XV, 1–26.
IHPS I Tahun 2021. (2021). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia IHPS I Tahun 2021. http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/3583
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership, 77–132. https://doi.org/10.4159/9780674274051-006
Kundarah, A. S. (2022). Analisis Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantaeng= Analysis of Capital Expenditure and Economic Growth of …. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12976/
Lativa, Y. (2016). ANALISIS TEMUAN AUDIT BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (STUDI KASUS TERHADAP LHP BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013 DAN 2014.
Lestari, S. T., & Hutagaol, H. D. (2023). Analisis Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Al Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 755–772. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2699
Meiliza, R. (2015). Studi Eksploratif terhadap LHP BPK Atas LKPD Tingkat Provinsi yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian. In Tesis.
Moe, T. M. (1984). The New Economics of Organization. American Journal of Political Science, 28(4), 739. https://doi.org/10.2307/2110997
Monteiro, J. M. (2019). Polemik Peraturan Presiden dalam.
Mulyadi. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, 1(4), 202–212. https://doi.org/2303-1174
Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal, 5(1), 1–10.
Nurmiati. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran. Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 13(2), 1–17. http://journal.feb.unmul.ac.id
Pasolong, H. (2010). Teori Administrasi Publik (p. 7). Alfabeta.
PP Nomor 71 Tahun 2010. (n.d.). PP Nomor 71 Tahun 2010.
Putra, S. S., & Sentosa, M. F. (2021). Analisis Tindak lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan, 1(1), 120–128.
Rahmayani, M. W. (2023). Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan. 6(2), 293–300.
Rina, A. A. A. (2017). Analisa Temuan Aset Tetap Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
Saleh, I., & Rahadian, Y. (2023). Akar Permasalahan Tidak Tercapainya Opini WTP?:Studi Kasus di Pemerintah Daerah XX. INDONESIAN TREASURY REVIEW JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 8(2), 109–124.
Sekaran,Uma. (2015). Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis (R. Widyaningrum (ed.); 4th ed.). Salemba Empat.
Silalahi, U. (2013). Metode Penelitian Sosial. Refika Aditama.
Simanjuntak, H. Y., Agustiawan, & Putri, A. M. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang- Undangan ( Studi Pada BPK Perwakilan Provinsi Riau ). Accounting and Management Journal, 7(1), 95–107.
Siregar, M. I., & Rudiansyah, J. (2019). Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera. Jurnal Ecoment Global, 4(1), 101–124. https://doi.org/10.35908/jeg.v4i1.576
Sujarweni, & Endrayanto. (2012). penegertian pengumpulan data.
Vandervelde, S. D., Tubbs, R. M., Schepanski, A., & Messier, Jr., W. F. (2009). Experimental Tests of a Descriptive Theory of Auditee Risk Assessment. Auditing:A Journal of Practice&Theory, 28(2), 145–169.
Wardhani, R., Rossieta, H., Martani, & Djamaluddin, S. (2017). The Role of Good Governance in Public Sector in Increasing the Government Expenditure Efficiency and Performance of Local Government: The Case of Indonesia The Role of Good Governance in Public Sector in Increasing the Government Expenditure Efficiency an. 2.
Zimmerman, J. L. 1977. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. Journal of Accounting Research, 15, 107–144.
Template
