Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Kota Bima
DOI:
https://doi.org/10.37385/msej.v5i1.4143Keywords:
Pengetahuan Dewan; Partisipasi Masyarakat; Transpansi Kebijakan Publik Pengawasan KeuanganAbstract
Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pengetahuan anggota dewan, partisipasi masyarakat dan transpransi kebijakan terhadap pengawasan keuangan daerah Kota Bima. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sensus. yang mengambil satu kelompok populasi sebagai sampel secara keseluruhan dan menggunakan kuesioner yang terstruktur sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mendapatkan infromasi yang spesifik. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh anggota DPRD Kota Bima yang berjumlah sebanyak 25 orang. dimana respondennya adalah seluruh anggota DPRD Kota Bima. Penelitian ini bersifat asosiatif yaitu penelitian yang ingin menjelaskan pengaruh variabel X terhadap varibael Y, dianalisis menggunaka uji asumsi klasik. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggota Dewan, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan Daerah Kota Bima dengan R² =0,41 pada ?=0.05. Hasil penelitian kami sejalan dengan hasil penelitian terdahulu seperti Rida Perwita Sari, Syaiful Anwar (2009) mengemukakan bahwa pengetahuan Dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dengan ?=0.05. Simson Werimon Imam Ghozali, Mohamad Nazir (2007) menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan dengan ?=0.05. dan Isma Coryanata (2007), mengemukakan bahwa transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan Dewan dengan pengawasan keuangan publik secara signifikan dengan ?=0.00
References
.............................. (1999), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
.............................. (1999), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
.............................. (2004), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah
.............................. (2004), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara
.............................. (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
.............................. (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
.............................. (2014), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Amin, Widjaja Tunggal. (2008). Dasar–dasar Customer Relationship Management (CRM). Jakarta: Harvindo.
ANDI Nasirwan. (2008). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat .
Arianti, E. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Political Background, Akuntanbilitas Publik Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Pelalawan). JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.
Corynata, Isma. (2007). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X Universitas Hassanudin.
Devi, Nirmala. (2010). Sektor Publik Pemerintah. Media Akuntansi. Edisi 26. BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah.
Isma Coryanata, (2007). Jurnal Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan Dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.
Jafar Werfete, (2009). Tesis Pengaruh kualitas SDM anggota dewan, Komitmen profesional, dan control masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kaimana.
Jaka Winarna dan Sri Murni, (2007). Jurnal Pengaruh Personal Background, Political Background, Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.
Krina P., Loina, Lalolo, (2012), Indikator & Alat Ukur Prinsip kuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Mardiasmo. (2012). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:
Pangesti, Isa. (2013). Analisis pengetahuan dewan tentang pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan menggunakan variabel moderating. Accounting Analysis Journal AAJ 1(3) 2013.
Rida Perwita Sari, Syaiful Anwar, (2009). Jurnal akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.
Roseptalia, Rima. (2016). Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Tesis UII: Yogyakarta.
Saputro, Aditya Dibyo. (2013). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Di DPRD Kabupaten Boyolali). Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta
Sarwono, Jonathan. (2006). Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jogjakarta: Graha ilmu.
Simson Werimon Imam Ghozali, Mohamad Nazir, (2007). Jurnal Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
Sopanah, (2003). Jurnal Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan anggaran
Sopanah. (2013). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, dalam Proceding Simposium Nasional akuntansi VI, Membangun Citra Akuntan melalui Peningkatan Kualitas Pengetahuan, Pendidikan dan Etika Bisnis, Surabaya, 16-1760
Syaiful. (2009). Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan akuntansi. Bandung: Alfabeta.
Werimon, Ghozali dkk. (2014). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Studi empiris di Provinsi Papua. Tesis Studi Empiris di Kota Semarang.
Template
