Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Pacitan)
DOI:
https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2613Keywords:
desentralisasi fiskal, Dana Desa (DD), pengelolaan keuangan desaAbstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah dan dampak Dana Desa terhadap pembangunan di Kabupaten Pacitan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pacitan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pemerintah desa di Kabupaten Pacitan dinilai cukup serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia (SDM). Terbukti dengan tingginya pemanfaatan Dana Desa oleh pemerintah desa dapat mewujudkaan Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Pacitan yaitu dengan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dana Desa juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Kabupaten Pacitan baik di bidang pembangunan desa maupun pemberberdayaan masyarakat desa. Hal ini terlihat dengan meningkatnya Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pacitan dari tahun 2015 sampaai tahun 2019. Dengan meningkatnya IDM maka berkorelasi pula pada menurunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Pacitan.
References
Arikunto, Suharsim. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta :Rineka Cipta.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna. Diakses dari http://bpkad.natunakab.go.id
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. Diakses dari https://pacitankab.bps.go.id/publication.html
Darlington, Yvonne and Dorothy Scott. (2002). Qualitative Research in Practice. New South Wales : Allen and Unwin.
Digdowiseiso, Kumba (2016). Governance, Fiscal Decentralization, And Growth In Indonesia. Jurnal Populis. 1(1), Juni 2016. Retrieved from http://repository.unas.ac.id
Digdowiseiso, Kumba. (2014). Kebijakan Fiskal. Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. Diakses dari http://repository.unas.ac.id
Digdowiseiso, Kumba. (2015). Sistem Keuangan Publik. Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. Diakses dari http://repository.unas.ac.id
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/
Kementerian Desa Pemabngunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Diakses dari https://www.kemendesa.go.id/
Lapananda, Y. (2016). Hukum Pengelolaan Keuangan Desa (Buku 1). Jakarta : Penerbit Rmbooks.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019. Diakses dari
Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(2), 1020–1030.
Manila, I. GK, (1996). Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Mariana, D., & Handayani, S. (2014). Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Yogyakarta : FPPD.
Mujiono, Moh Imam, Dyah Mutiarin (2019). Implementation Of Village Fund Use In West Kotawaringin Regency Of 2016. Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Mei 2019 1(1) : 2684-9992. Diakses dari http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/18
Murtiono, Y., & Wulandari. (2014). Perencanaan dan Penganggaran Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
Yogyakarta : FPPD
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Polisi Usut Korupsi Dana Desa. Diakses dari https://jatim.bpk.go.id/kasus- aktual/polres-pacitan-usut-korupsi-dana-desa/
Purnawan, Heru (2020, Juni). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Makartitama Dan Di Desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik Juni 2020 9(1), 2252-5270 & 2620-6056. Diakses dari https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1235
Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung :
Alfabeta.
Target dan Realisasi Dana Desa Tahun 2015-2020. Diakses dari https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisasi-dana-desa2015- 2020-1593145101
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.