Problematika Sistem Otonomi Dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Abstract

Semangat reformasi menghasilkan sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan baru yang disebut otonomi daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi yang luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan suatu gagasan yang ideal bagi Negara Republik Indonesia, namun bukan berarti konsep tersebut dapat diimplementasikan begitu saja tanpa cela dan kekurangan. Pelaksanaan otonomi daerah dan permasalahannya hingga saat ini masih menjadi kajian bagi kalangan akademis dan praktisi pemerintahan, oleh karena Negara kita saat ini memang masih terus mencari bentuk yang paling tepat dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Adapun dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dangan daerah yang masih berkembang. Bisa dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari solusi dan penyelesaiannya agar tujuan awal ataupun cita-cita luhur dari otonomi daerah dapat tercapai dan terwujud dengan baik.