Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir
DOI:
https://doi.org/10.37385/msej.v4i3.1535Keywords:
Pelayanan, Administrasi, Kecamatan, TerpaduAbstract
Berdasarkan penelitian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir terdapat beberapa permasalahan kaitannya dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang masih belum efektif, fokus dalam penelitian ini adalah kaitannya dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil analisis dari hasil penelitian terkait dengan dimensi reliability (kehandalan), responsiviness (ketanggapan), emphaty (empati), assurance (ketanggapan) dan tangibel (bukti fisik) hasil dari wawancara dan observasi di lapangan ditemukan sudah cukup baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, namun terdapat beberapa hambatan yang diantaranya adalah jumlah pegawai yang sedikit, dukungan anggaran yang minim serta sarana dan prasarana yang perlu perbaikan dan penambahan sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
References
Awang, Azam, (2010). Implementasi pemberdayaan Pemerintah Desa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Effendi, L. I. (2016). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Katalogis, 4(11).
Grindle, M.S. (1980). Public Choices and Policy Change: The Political Economy Of Reform In Developing Countries. London: The Johns Hopkins University Press
Jacob, R. R., Mamonto, F., & Tangkau, C. (2020). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon. Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRO), 2(1).
Mazmanian, D.H. & Sabatier, P.A. (1983), Implementation and Public Policy, New York: HarperCollins
Munawaroh, Nunung. (2018). Pelayanan Publik. Jatinangor: Literatur IPDN.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Ratminto, Atik. (2010). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian & Pengembangan, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Suharto, Edi. (2008). Kebijakan sosial sebagai Kebijakan publik. Bandung : Alfabeta
Sutopo dan Suryanto, A. (2006). Pelayanan Prima. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia
Susanti, A., Kusmanto, H., & Tarigan, U. (2018). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) terhadap kualitas pelayanan publik di kecamatan sidikalang kabupaten dairi. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 6(1), 47-57.
Susila, A. (2019). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 9(1), 74-98.
Wahab, Solihin Abdul Wahab, (2008). Pengantar Analisis kebijakan public. UMM Press. Malang.
Zainal, Z. (2023). Policy Formulation Of Expansion And Change Status Of Kelurahan To Village In Kampar District Riau Province. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 4(2), 687-696.
Zainal, Z., & Cahyadi, M. (2023). Collaboration Governance In Development Of Tourism Objects In Kampar Regency Riau Province. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 4(2), 736-744.
Zainal, Z., & Zeriand, D. (2022). Good Governance in Corporate Social Responsibility (CSR) Program at Siak Regency. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 10(3), 763-782.
Template
