Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
DOI:
https://doi.org/10.37385/msej.v3i6.1317Keywords:
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja DaerahAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder untuk 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan link Portal Data APBD dan TKDD dengan situs http://www.djpk.dep.keu.go.id. Metode analisis yang digunakan adalah analisis PLS-SEM dengan bantuan program smart pls. Penelitian dilakukan dari bulan Juli 2022 s/d September 2022 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa DAU secara langsung berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah sedangkan DAK secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah.
Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah
References
Adi, P. H. (2006). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah. Simposium Nasional Akuntansi IX, 23-26.
Baldric Siregar. (2015). Akuntansi Sektor Publik
Fawaidurrohman, A., Askandar, N. S., & Affifudin, A. (2019). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Apbd Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2018. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 8(11).
Ghozali, I. (2011). Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, (2017). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Slemba Empat.
Halim, A., & Abdullah, S. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi, 13(2).
Halim, Abdul. (2002). Seri Akuntansi Sektor publik-Akuntansi Keuangan Daerah
Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat,
Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 11(1).
Maryati, U. E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Tehadap Pertumbuhan Ekonomi?: Studi Kasus Sumatera Barat. Jurnal Manajemen Akuntansi UJB.
Melchiarer. (2019). Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2017- 2019. Prosiding WNCEB 2021
Muhammad nur (2015), Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi ASSETS UIN Alauddin
Panggabean, H. E. H. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir.
Prakosa, K. B. (2004). Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah propinsi Jawa Tengah dan DIY). Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 8(2).
Purnamawati. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung.
Republik Indonesia, (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Republik Indonesia, (2004). Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia,. (1999). Undang-Undang Republik No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia,. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia,. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2007.
Republik Indonesia,. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
Republik Indonesia,. (2014). Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia,. (2015). Undang- Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU No.23 tahun 2014
Republik Indonesia,. (2022). Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Republik Indonesia,.(1999). Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Daerah.
Sari, R. P., & Indrajaya, I. G. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung. E-Jurnal EP Unud, 3(9), 420-427.
Siregar. (2017). Akuntansi Sektor Publik.Edisi 2. Yogyakarta : UPP. STIM YKPN.
Sunarno, Siswanto, (2016). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Cetakan keenam. Sinar Grafika. Jakarta.
Usman, (2012). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Langsung (Study kasus pemerintah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat”. PPs UMI
Template
